Semarang, targetdaerah.com – Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Tengah mendesak manajemen PT Semen Indonesia (SI) agar memberikan sebagian saham kepada warga yang berada di lingkungan pabrik semen di Kabupaten Rembang.
Dengan memiliki sebagian saham, maka masyarakat akan mendapatkan dividen yang bisa digunakan anggaran untuk kesejahteraan mereka. Saham yang diberikan setidaknya 5% dari seluruh total yang ada. Kepemilikan saham itu bisa dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari desa sekitar pabrik semen. Diharapkan setiap tahun desa sekitar bisa mengembangkan hasil dividen untuk mengembangkan ekonomi masyarakatnya. “Saya meminta pada pihak semen agar sistem kepemilikannya diubah total.
Saya mau rakyat punya saham di pabrik semen. Saya ingin kesejahteraannya bukan hanya dengan corporate social responsibility (CSR), tidak hanya ikut bekerja, tapi menjadi holder atau pemegang saham dari pabrik semen,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, kemarin. Ganjar mengaku sudah membicarakan usulan ini kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno dan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia Rizkan Chan dra.
Dia menyatakan pihak terkait sudah menyetujui ada permintaan tersebut. “Bu Rini (Men teriBUMN) setuju, Dirut PT Semen Indonesia setuju, ini akan saya tagih nanti. Menurut saya sebelum beroperasi, ya sistem kepemilikannya mesti diubah,” katanya. Mengenai ada sejumlah warga Rembang dan Pati yang melakukan aksi mengecor kaki di depan Istana di Jakarta, Ganjar mengaku sangat menyayangkan. Mestinya ada cara lain tak perlu menyakiti diri sendiri.
“J ngan (kakinya) disemen dong. Menunggu di istana ketemu menteri jauh lebih baik. Kalau demo menyampaikan pendapat kita hormati,” kata mantan anggota DPR RI itu. Namun, Ganjar juga berharap semua pihak menghormati masyarakat sekitar pabrik semen yang mendukung beroperasinya pabrik. Terlebih, sudah ada 7.000 Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang diserahkan warga mendukung pabrik semen kepada gubernur.
“Yang kontra kita hormati, tapi yang pro juga harus dihormati,” ujarnya. Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Agung Wiharto saat dikonfirmasi mengenai usulan gubernur tentang pembagian saham untuk rakyat menyatakan hal itu masih dilakukan pembahasan di perusahaan. “Kami saat ini sedang membahas secara intensif di internal terkait hal tersebut. Beberapa opsi sedang kami bahas dan kami uji dengan peraturan terkait,” kata dia.
Agung mengaku sudah melakukan berbagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang berada di sekitar pabrik semen. Di antaranya dengan mengucurkan miliaran rupiah melalui dana CSR kepada masyarakat, bentuknya mulai dari beasiswa, pemberdayaan UMKM, dan lainnya. Selain itu, juga pembangunan embung untuk memfasilitasi pengairan warga.
Pemerintah memastikan pabrik semen milik PT Semen Indonesia (Persero) di Kabupaten Rembang akan mulai beroperasi April tahun ini. Pabrik dengan investasi sekitar Rp4,97 triliun itu kini tinggal menunggu izin Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kepastian operasional pabrik semen ini disampaikan Menteri BUMN Rini M Soemarno saat melakukan kunjungan kerja ke pabrik Semen Indonesia di Rembang, kemarin.
“Tanggal persisnya belum ditentukan, tetapi kami optimistis beroperasi pada April 2017,” kata Rini di dampingi Dirut PT Semen Indonesia Rizkan Chandra, Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, dan Dirut BNI Achmad Baiquni. Bersama rombongan, Menteri BUMN bertemu dan berdialog dengan sejumlah tokoh dan perwakilan masyarakat di sekitar lingkungan pabrik semen. “Kami akan laporkan hasil kunjungan saya ini kepada Presiden dan mengusulkan operasional pabrik Semen Indonesia di Rembang ini,” katanya.
Pada dasarnya, kata dia, perizinan terkait pabrik Semen Indonesia di Rembang hampir selesai semuanya, tinggal KLHS (kajian lingkungan hidup strategis). Namun, dia mengatakan untuk peresmian pabrik tersebut tentu akan menunggu semua perizinan rampung yang ditargetkan April. Namun jelas, lanjut Rini, keberadaan pabrik terutama dari kalangan BUMN harus bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat selain keuntungan bagi negara.
“Pabrik ini tidak bisa beroperasi tanpa dukungan masyarakat. Kepentingan masyarakat adalah kepentingan kita, kepentingan kita adalah kepentingan masyarakat,” katanya. Kemudian dia menyampaikan bagi sekitar lima persen warga yang menolak keberadaan pabrik semen tetap harus dirangkul dan dicarikan solusi terbaiknya. “Bagi sekitar lima persen warga yang kurang mendukung akan tetap kami carikan solusi untuk aktivitas mereka,” kata Rini.
Di sisi lain, Menteri BUMN menegaskan kehadiran industri terutama dari BUMN harus bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat sekitarnya. “BUMN harus bisa beroperasi dengan baik dan memberikan keuntungan. Pada saat yang sama, saya menekankan terhadap kesejahteraan warga,” katanya. Karena itu, Rini mengajak Dirut Bank Mandiri dan BNI untuk membantu usaha kecil menengah (UKM).
Kehadiran perbankan diharapkan bisa membantu dukungan pinjaman kepada masyarakat yang mengembangkan UKM sehingga kesejahteraannya meningkat. Selain itu, kata dia, warga yang tinggal di lima desa di ring I akan dibikin kemitraan dengan BUMN lainnya, yakni anak usaha Bulog yang tentu membutuhkan dukungan kepala desa untuk membantu program tersebut. “Komunikasi dua arah harus terjadi.
Pembangunan Pabrik Semen Rembang ini bukan hanya untuk negara, tapi juga untuk masyarakat sekitar,” katanya. Lima desa yang termasuk kawasan ring I Pabrik Semen Indonesia di Rembang, yakni Desa Tegaldowo, Kajar, Pasucen, Kadiwono, dan Timbrangan. Mayoritas warga di kelima desa itu mendukung dan meminta pabrik semen segera beroperasi seiring izin lingkungan baru yang sudah diterbitkan. (K.sindo)
Discussion about this post