Padang, TS – Erisman, Ketua DPRD Kota Padang, pertanyakan kejelasan pos anggaran yang digunakan untuk kegiatan Jumat keliling oleh pemko Padang agar tidak menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Erisman menjelaskan, kegiatan Jumat keliling untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui program keagamaan itu tidak bisa berbentuk penganggaran sendiri, melainkan dititipkan pada pos anggaran lain. Hendaknya tidak ada khusus Jumat keliling, yang ada itu dalam bentuk hibah,” ujarnya.
Dikatakan Erisman, pos anggaran dalam bentuk hibah tentu akan merinci bentuk kegiatan yang dihibahkan dan itu lebih tepat untuk menitipkan anggaran Jumat keliling.
Dijelaskan Erisman, selama ini tidak ada pos anggaran tersendiri untuk program Jumat keliling dan untuk pelaksanaan 2017 sedang dilakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Padang 2017 di DPRD Padang
“Untuk kegiatan 2017 memang belum final karena KUA-PPAS masih dibahas dan kami menyarankan pos anggaran Jumat Keliling disamakan dengan tahun-tahun sebelumnya,” katanya.
Erisman mengakui permintaan Pemkot Padang saat ini memang meletakkan anggaran itu langsung pada kegiatan Jumat Keliling, namun ia tetap menyarankan agar hal itu tidak direalisasikan.
“Intinya jangan macam-macam terkait anggaran dan kami sarankan anggaran tidak langsung diletakan pada kegiatan itu. Lagi-lagi ini antisipasi jadi temuan, ungkap Erisman.
