• REDAKSI
Target Daerah
  • HEADLINE
  • INVESTIGASI
  • SUMBAR
    • DPRD
    • KAB. KEP. MENTAWAI
      • KAB. LIMA PULUH KOTA
    • BUKITTINGGI
      • KAB. AGAM
    • KAB. PADANGPARIAMAN
      • KAB. SOLOK
    • KOTA PADANG
      • KOTA PARIAMAN
    • PADANG PANJANG
      • PAYAKUMBUH
    • SIJUNJUNG
      • DHARMASRAYA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • PERISTIWA
  • KRIMINAL
  • OPINI
    • SIRAMAN ROHANI
  • PARIWARA
  • UNIK & ANEH
  • REDAKSI
No Result
View All Result
  • HEADLINE
  • INVESTIGASI
  • SUMBAR
    • DPRD
    • KAB. KEP. MENTAWAI
      • KAB. LIMA PULUH KOTA
    • BUKITTINGGI
      • KAB. AGAM
    • KAB. PADANGPARIAMAN
      • KAB. SOLOK
    • KOTA PADANG
      • KOTA PARIAMAN
    • PADANG PANJANG
      • PAYAKUMBUH
    • SIJUNJUNG
      • DHARMASRAYA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • PERISTIWA
  • KRIMINAL
  • OPINI
    • SIRAMAN ROHANI
  • PARIWARA
  • UNIK & ANEH
  • REDAKSI
No Result
View All Result
Target Daerah
No Result
View All Result

Fraksi Nasdem DPRD Padang Desak Bahas APBD-P 2016

September 19, 2016
Fraksi Nasdem DPRD Padang Desak Bahas APBD-P 2016

PADANG, TS – Fraksi Nasdem DPRD Padang mendesak segera membahas draf Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan 2016 (ABPD-P) dengan Pemko. Pasalnya, hingga kini belum ada tanda-tanda akan dimulai pembahasan APBD-P 2016. Menurut Ketua Fraksi Nasdem, Mailinda Rose dengan adanya pembahasan draf APBD-P, Pemko bisa menghindari adanya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

“Fraksi Nasdem tetap menginginkan adanya pembahasan draf APBD-P sebelum membahas APBD induk 2017,” tegas Mailinda yang ditemui di Gedung DPRD Padang, Minggu (18/9/16).

Mailinda menyebutkan, kondisi yang ada di internal DPRD, sebagian anggota dewan memaksa untuk dibahasnya APBD 2017. Mailinda menduga, keinginan sebagian anggota dewan yang membahas APBD 2017 berpotensi untuk kepentingan negosiasi.

Mailinda menilai, keterlambatan pengesahan APBD-P 2016 yang justru berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan Pemko Padang, nantinya malah mengesankan jika Pemko tidak mampu mengelola anggaran.

“Jangan Pemko dikenai sanksi oleh pusat karena dinilai tidak sanggup mengelola anggaran. Nah, atas dasar itu Fraksi Nasdem tetap menginginkan dibahasnya draf APBD-P 2016,” ungkapnya.

Mailinda menjelaskan, dorongan Fraksi Nasdem agar dibahsnya APBD-P 2016 juga berkaitan dengan kegiatan Pemko Padang yang belum terlaksana pada APBD 2016 bisa direalisasikan di APBD-P. Kemudian, tambah Mailinda, prinsipnya APBD-P tidak hanya melakukan penambahan anggaran tapi juga melakukan evaluasi. (**)

ShareTweetSend
Previous Post

Candi Prambanan Kaya Dengan Nilai Budaya

Next Post

Telah Ditemukan 33 Kasus “Kaki Gajah” Di Padang

IKALN II

IKLAN III

IKLAN I

IKLAN IV

IKLAN V

  • REDAKSI
Email : redaksitargetindo@gmail.com

© 2020 PT. TEKNOLOGI KABAR DAERAH

No Result
View All Result
  • HEADLINE
  • INVESTIGASI
  • SUMBAR
    • DPRD
    • KAB. KEP. MENTAWAI
      • KAB. LIMA PULUH KOTA
    • BUKITTINGGI
      • KAB. AGAM
    • KAB. PADANGPARIAMAN
      • KAB. SOLOK
    • KOTA PADANG
      • KOTA PARIAMAN
    • PADANG PANJANG
      • PAYAKUMBUH
    • SIJUNJUNG
      • DHARMASRAYA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • PERISTIWA
  • KRIMINAL
  • OPINI
    • SIRAMAN ROHANI
  • PARIWARA
  • UNIK & ANEH
  • REDAKSI

© 2020 PT. TEKNOLOGI KABAR DAERAH