Minang News, Padang- Ucapan tidak bagus yang diungkapkan Kepsek SMPN 15 Padang, Hasbi, mengenai sisa kekosongan bangku sekolah setelah Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online yang lalu. Yang dikatakannya adalah khusus untuk anak pejabat, menuai banyak kontroversi. Ucapan angkuh Hasbi tersebut disamping menuai kontroversi dikalangan tokoh masyarakat Kota Padang dan sejumlah LSM di Sumatera Barat, juga telah mencoreng dunia pendidikan.
Kekosongan bangku yang tersisa setelah PPDB online selesai pada 10 Juli 2015 lalu, diperuntukan khusus buat anak pejabat yang akan pindah ke dekat lokasi sekolah ini” Kata Hasbi kepada wartawan dan juga dihadapan salah seorang ibu dari calon murid yang akan mendaftar.
Terkait pernyataan angkuh Hasbi tersebut. Ketua Suku Nan Sapuluah Koto Tangah, Syafril Tanjung, dengan kesal mengatakan bahwa ia sangat menyayangkan sikap Hasbi tersebut dan hal ini sebenarnya tidak pantas untuk dikatakannya saat itu, apalagi di depan orang tua calon peserta didik yang baru akan mendaftar. Karena sudah pasti akan sangat meyinggung perasaan orang tua calon peserta didik tersebut. Selain itu, tentunya masyarakat akan beranggapan bahwa SMP 15 ini di spesialkan hanya untuk anak pejabat saja. Dan para wali calon murid merasa dibeda-bedakan haknya, ungkap Syafril dirumahnya, Sabtu (28/11).
Di lain kesempatan, Ketua LSM Penjara Padang Pariaman, Amril Effendi juga angkat bicara dengan gayanya yang fenomenal, menyebutkan bahwa sikap Hasbi tersebut secara terang-terangan telah mencoreng dunia pendidikan dan telah mengecewakan masyarakat, khususnya Kota Padang. Disamping tidak ada dalam aturan yang resmi.
Ditambahkan Amril, Pendidikan yang layak adalah hak bagi setiap warga Negara. Ini dibuktikan bahwa pemerintah tidak pernah berhenti mendukung pendidikan warga negaranya. Dengan telah mengelontorkan dana yang cukup besar hingga triliun rupiah agar tercapainya pendidikan yang layak, dengan melalui berbagai program pendidikan serta mempermudah system pendidikan masyarakatnya. Apabila seorang kepsek berkata demikian, itu sama saja artinya Hasbi tidak mendukung program pemerintah dengan baik, dan perlu ditekankan bahwa apapun alasannya, “tidak ada sekolah negeri yang khusus diperuntukan untuk anak pejabat” papar Amril dengan tegas.
Ditambahkannya, seharusnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, segera menyikapi dengan tegas mengenai hal ini, karena jelas akan berdampak pada dunia pendidikan, terutama oleh masyarakat miskin. Selain itu, persoalan tersebut dapat memperlemah system pendidikan di Kota Padang dan akan membuat masyarakat jadi salah persepsi sekaligus berprasangka buruk terhadap manajemen pendidikan. Karena penerapan system pendidikan pemerintahan yang membeda-bedakan antara masyarakat biasa dengan pejabat seperti yang telah di ungkapkan Hasbi tersebut. papar Amril.
Selanjutnya, iapun mengharapkan agar DPRD kota Padang mau memproses persoalan ini dan meralat kembali ucapan angkuh yang tidak sepatutnya disampaikan oleh seorang kepala sekolah secara langsung kepada wali murid ataupun kepada masyarakat.
“Saya meminta melalui Minangnews.co.id ini, agar pemerintah serta seluruh anggota DPRD Kota Padang bidang pendidikan agar menyelesaikan persoalan ini dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Supaya nantinya jangan sampai terjadi kesalah pahaman antara masyarakat terhadap pemerintah yang diduga pro pejabat”, tutp Amril saat ditemui di kantornya, pada Sabtu (28/11).
Dilain pihak, Kepala Dinas Kota Padang ketika ditemui dikantornya terkait pernyataan angkuh Hasbi, Kepsek SMP 15 tersebut. Sayangnya Kadis tidak berada ditempat, menurut salah seorang pegawainya ketika ditanyakan keberadaan Kadis. Dengan santai, ia mengatakan bahwa Kadis sedang lagi rapat di Kantor Balaikota Padang. (Alizar).