Pulau Punjung — Guna meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah nagari dan kelembagaan masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar pelatihan dan bimbingan teknis bagi Wali Nagari dan LPM se Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan di Hotel Basko, Padang, pada 14-17 November.
Wakil Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Dt Rajo Medan, saat membuka secara resmi kegiatan tersebut, Rabu (14/11) malam, menyam;paikan, dengan diberikannya kewenangan kepada nagari dalam pelaksanaan dana desa dari APBN dan APBD, merupakan tugas berat bagi pemerintahan nagari. Kewenangan tersebut yaitu, kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Sehingga nagari sudah dijadikan subjek pembangunan bukan lagi objek pembangunan. Seluruh lembaga di nagari dituntut untuk saling bahu membahu, bersinergi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, jangan saling menjatuhkan yang berdampak kepada pembangunan untuk masyarakat.
Belum lagi, sambung wabup, tugas berat pemerintahan nagari, pekerjaan dana desa harus berorientasi pada pembukaan lapangan pekerjaan, terutama untuk masyarakat miskin. Sehingga dana desa dapat menyerap tenaga kerja lebih maksimal, yang dikenal dengan istilah program padat karya (cash of work) dan swakelola. Artinya, 30 persen dari pembangunan dana desa harus dipergunakan untuk upah pekerja harian atau pekanan sesuai besaran yang ditetapkan.
“Oleh karena itu, kepada seluruh peserta yang minta serius mengikuti Bimtek ini. Gali ilmu dari narasumber termasuk dari OPD teknis. Sehingga betul-betul meningkat pengetahuan, keterampilan dan sikap wali nagari dan LPM dalam menjalankan tugas pokok dan funginya,” tukas wabup.
Wabup juga berpesan, agar dana nagari digunakan untuk pembangunan hal-hal yang produktif yang bisa langsung bermanfaat untuk masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah nagari juga diminta untuk memperbaiki kualitas perencanaan di nagari melalui musyawarah pembangunan di tingkat nagari dengan melibatkan seluruh unsur dalam nagari.
Sementara kepada DPMD, wabup juga meminta untuk melakukan pendampingan kegiatan, evaluasi pelaksanaan dan implementasinya setelah peserta mengikuti pelatihan ini. “Sehingga pemerintahan nagari kita tidak menimbulkan permasalahan di belakangann hari,” tandas wabup.
Adapun, menurut Kepala DPMD Kabupaten Dharmasraya, Abdi Amri, Bimtek ini menghadirkan Ketua LS2D Surabaya, Ridwan Thalib, sebagai narasumber.
Discussion about this post