Padang, TD — PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur terus berupaya untuk mempercantik kawasan Muaro Padang. Seluas 6 hektar tanah milik PT Pelindo akan dibangun Pusat Studi Maritim untuk penunjang pelabuhan terminal penumpang.
Berkaitan dengan penataan kawasan seluas 6 hektar itu telah dilaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Padang dengan PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan Wali Kota Padang Mahyeldi dengan Pimpinan PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur Armen Amir di Kediaman Wali Kota Padang Jl. A.Yani, Jumat (29/3/2019).
Kawasan Pusat Studi Maritim tersebut dibangun tidak saja melayani atau menangani bongkar muat barang umum atau general cargo, namun juga pelayanan kepariwisataan antar pulau ke pulau.
“Pada saat ini, yang ada di Pelabuhan Muaro Padang hanya aktivitas bongkar muat barang dan penumpang antar pulau. Tentu dengan niat yang baik, penataan kawasan Muaro lebih tertata melalui PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur untuk membangun Pusat Studi Maritim serta membangun pelabuhan penunjang pariwisata”, tutur Mahyeldi.
“Berdirinya Pusat Maritim akan menjadi icon baru Kota Padang dan menambah daya tarik serta mempercantik kawasan wisata Muaro, di samping saat ini Kota Padang memang belum memiliki pelabuhan khusus untuk melayani wisatawan yang hendak berwisata ke pulau-pulau kecil. Dengan adanya MoU ini, Pemko Padang sangat berharap PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur dapat mewujudkan pengembangan kawasan Muaro”, tuturnya lagi.
Selanjutnya Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Padang Erwin M mengatakan, Pusat Studi Maritim di Muaro Padang akan dilengkapi dengan fasilitas pusat belanja bermacam hasil laut, pusat kuliner untuk sarapan dan makan siang bagi wisatawan yang akan berwisata dari pulau ke pulau.
“Biaya pelaksanaan pembangunan Pusat Studi Maritim Center di Muaro Padang telah dianggarkanan oleh PT Pelindo II Cabang Teluk sebesar Rp.10,8 Milyar. Sedangkan pusat kuliner akan menghabiskan anggaran Rp.40 Milyar. Pembangunan Pusat Studi Maritim ini tinggal menunggu izin amdalnya saja. Pada bulan April 2019 sudah bisa dilaksanakan ground breaking”, ujar Erwin.
Turut hadir saat penandatanganan MoU Asisten Administrasi Setdako Padang Didi Aryadi, Kepala Bappeda Kota Padang Medi Iswandi dan Kepala Dinas PUPR Kota Padang Yeni Yuliza. (Z)
Discussion about this post