Mentawai – Dalam rangka menyukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menyiapkan strategi pengamanan yang baik guna menjamin berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang aman. Hal ini berkaitan dengan potensi pada titik rawan dalam pilkada yang diperkirakan cukup tinggi.
Laurensius Sarogdok, Ketua KPU Mentawai mengatakan, sejak dini sudah dipersiapkan pengamanan dengan koordinasi kepada pihak Polres Mentawai, untuk penyelenggaraan pilkada mendatang.
Dalam pilkada, kekuatan politik lokal yang ada didaerah akan bersaing merebut kekuasaan untuk satu kursi. Hal ini nanti menjadi penyebab tingginya potensi konflik, kata Laurensius saat Talkshow di radio sasaraina,(12/8).
Disampaikannya, daerah yang dikategorikan rawan konflik akan dihitung berapa titik lokasi yang diperkirakan ada potensi ancaman dan kita akan meminta kepada pihak polres berapa yang akan dibutuhkan untuk pengamanan.
Lebih lanjut, Ia katakan, tanggung jawab pengamanan ini bukan saja dibebankan kepada KPU namun juga pihak kepolisian setempat. Koordinasi yang aktif selalu dijalankan, karena ini sangat perlu terkait dalam pemetaan pengamanan.
Selain itu, jumlah pemilih yang sudah ditetapkan KPU sebanyak 54.231 yang mengacuh kepada DPT pemilihan Pilgub tahun sebelumnya. Sementara jadwal pendaftaran pasangan calon akan dibuka mulai 19-21 September 2016, pemeriksaan kesehatan paslon 19-25 September 2016 dan penetpan pasangan calon dimulai 22 Oktober 2016, tambahnya.
Ditempat yang sama Kasatreskrim Mentawai, Kapten. Kaspi Darmis mengatakan, tingkat koordinasi dalam pengamanan pilkada mendatang sudah dilakukan bersama KPU, Panwaslu dan Pemerintah daerah sebagai pilot projek.
Dalam pengamanan nanti, sesuai dengan ketentuan sebanyak 171 personil polres akan dilibatkan dalam pengamanan, bahkan ditambah kekuatan tenaga dari Brimob, Airud yang didatangkan dari Polda Sumbar, kata Kaspi.
Pada pilkada 2017 mendatang setiap personil pengamanan tidak boleh menganggap enteng, karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. Bahkan ketika dibutuhkan pengamanan tambahan dari TNI, kehadiran TNI disini sesuai permintaan dari KPU, untuk memperkuat jalannya pilkada nanti, Ujarnya.
Terkait dengan pelanggaran pemilu, pihaknya sudah membentuk penegakan hukum terpadu di kantor Panwaslu Mentawai yang tergabung dari Kejari dan Polri setempat guna mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran pilakda.
Kaspi menegaskan, dalam pelaksanaan pilkada nanti “apabila terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu, akan dilakukan proses hukum yang berlaku tidak ada pandang bulu, (ers)
