• REDAKSI
Target Daerah
  • HEADLINE
  • INVESTIGASI
  • SUMBAR
    • DPRD
    • KAB. KEP. MENTAWAI
      • KAB. LIMA PULUH KOTA
    • BUKITTINGGI
      • KAB. AGAM
    • KAB. PADANGPARIAMAN
      • KAB. SOLOK
    • KOTA PADANG
      • KOTA PARIAMAN
    • PADANG PANJANG
      • PAYAKUMBUH
    • SIJUNJUNG
      • DHARMASRAYA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • PERISTIWA
  • KRIMINAL
  • OPINI
    • SIRAMAN ROHANI
  • PARIWARA
  • UNIK & ANEH
  • REDAKSI
No Result
View All Result
  • HEADLINE
  • INVESTIGASI
  • SUMBAR
    • DPRD
    • KAB. KEP. MENTAWAI
      • KAB. LIMA PULUH KOTA
    • BUKITTINGGI
      • KAB. AGAM
    • KAB. PADANGPARIAMAN
      • KAB. SOLOK
    • KOTA PADANG
      • KOTA PARIAMAN
    • PADANG PANJANG
      • PAYAKUMBUH
    • SIJUNJUNG
      • DHARMASRAYA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • PERISTIWA
  • KRIMINAL
  • OPINI
    • SIRAMAN ROHANI
  • PARIWARA
  • UNIK & ANEH
  • REDAKSI
No Result
View All Result
Target Daerah
No Result
View All Result

Ketua Komisi IV DPRD Padang: Pelayanan RS Terhadap Pasien BPJS Belum Maksima

Oktober 23, 2016
Ketua Komisi IV DPRD Padang: Pelayanan RS Terhadap Pasien BPJS Belum Maksima

Padang, targetdaerah.com – Ketua Komisi IV DPRD Padang, Surya Djufri menilai pelayanan rumah sakit terhadap pasien BPJS yang dianggap belum maksimal. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengaduan pasien BPJS yang masuk ke Komisi IV.

“Belum optimal.  pelayanan terhadap pasien disebabkan oleh BPJS, atau kelalaian pihak rumah sakit rujukan,” kata Surya Djufri, Jum’at (21/10).

Disampaikan Surya Djufri, ada tiga hal yang sering diadukan masyarakat ke DPRD, yakni pelayanan, obat, dan prosedur administrasi. Dari segi pelayanan, sejumlah rumah sakit terutama swasta masih melakukan pembatasan kamar atau jumlah pasien. Sebutnya

Dicontohkan Surya Djufri, salah satu rumah sakit swasta di Padang yang memberikan kuota pada pasien BPJS. Misalnya, pasien BPJS dijatah 10 orang. Lebih dari itu, pasien BPJS tidak lagi diakomodir. Dan ekstrimnya lagi, kamar masih kosong tapi disebut penuh dengan tujuan dapat diisi pasien umum yang bayar langsung.

“Prosedurnya terlalu panjang. Dari puskesmas atau PPK 1 dapat rujukan, ikut antre berjam-jam. Bahkan, ada yang berangkat pukul 05.00 dari rumah ikut antrean sampai jam 12 siang. Setelah itu baru masuk poli, tunggu dokter praktek. Kalau tidak dapat jatah karena penuh akan lebih memprihatinkan lagi,” jelasnya.

Dia mengusulkan harus ada solusi memperpendek jalur birokrasi agar masyarakat tidak dipersulit. Skema itu akan dibicarakan dengan manajemen BPJS dan rumah sakit oleh Komisi IV DPRD Padang. “Sayangnya, saat dipanggil, pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan tidak hadir,” katanya.

Dikatakan Surya Djufri Komisi IV akan memanggil ulang Instansi terkait. “Persoalan obat, kerap rumah sakit mengaku tidak memiliki obat dan meminta keluarga pasien membeli keluar. Padahal, itu tidak dibolehkan. Ada diskriminasi pelayanan pasien BPJS. Berbeda dengan pasien umum, pungkasnya.

ShareTweetSend
Previous Post

Festival Budaya dan Ekonomi Dibentang 3-5 Desember

Next Post

Kabar Mengembirakan, Alek Sikoci Bank Nagari Berhadiah Grandprize Satu Unit Mobil Honda HR-V

IKALN II

IKLAN III

IKLAN I

IKLAN IV

IKLAN V

  • REDAKSI
Email : redaksitargetindo@gmail.com

© 2020 PT. TEKNOLOGI KABAR DAERAH

No Result
View All Result
  • HEADLINE
  • INVESTIGASI
  • SUMBAR
    • DPRD
    • KAB. KEP. MENTAWAI
      • KAB. LIMA PULUH KOTA
    • BUKITTINGGI
      • KAB. AGAM
    • KAB. PADANGPARIAMAN
      • KAB. SOLOK
    • KOTA PADANG
      • KOTA PARIAMAN
    • PADANG PANJANG
      • PAYAKUMBUH
    • SIJUNJUNG
      • DHARMASRAYA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • PERISTIWA
  • KRIMINAL
  • OPINI
    • SIRAMAN ROHANI
  • PARIWARA
  • UNIK & ANEH
  • REDAKSI

© 2020 PT. TEKNOLOGI KABAR DAERAH