Padang, targetsumbar.com – Erisman Chaniago sebagai Ketua DPRD Kota Padang, dikesempatannya mengatakan, dengan memasuki masa sidang II DPRD Padang tahun 2017. Badan Musyawarah (Bamus ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Badung Provinsi Bali. Kunjungan kerja itu dilaksanakan selama empat hari, yakni tanggal 8 hingga 11 Mei 2017.
“Kunjungan ini tentunya bertujuan untuk menggali informasi atau sharing informasi antara kedua lembaga. Kita ingin, pada penyusunan jadwal Bamus betul-betul sempurna, supaya terjadi sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif. Tujuannya tentulah untuk kinerja yang lebih baik bagi kedua lembaga,” papar politisi Partai Gerindra ini.
Menurut Koordinator Bamus DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra menyebutkan. Kunjungan Bamus tersebut bertujuan untuk me-singkronkan jadwal kegiatan antara eksekutif dan legislatif, supaya kedepannya dapat berjalan lebih baik. Bamus ingin melakukan studi banding dalam hal penyusunan agenda, bertujuan agar pekerjaan-pekerjaan bersama antara eksekutif dan legislatif tidak terjadi tumpang tindih.
“Kami mengambil kunjungan dengan perbandingan ke DPRD Kabupaten Badung Bali, sebab di sana kinerja Bamusnya sudah cukup bagus. Selain itu, disana ada konsekuensi penegakkan aturan dan regulasi yang jelas di Kabupaten Badung Bali ini,” kata Wahyu, ketika dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon selular, Rabu, 10 Mei 2017.
Bahkan, dalam kunjungan Bamus DPRD Padang ke DPRD Kabupaten Badung Provinsi Bali ini, kata Wahyu, pada Senin, 8 Mei 2017 yang juga dihadiri rombongan dari DPRD Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dan DPRD Kota Tanggerang Banten, berjalan sesuai rencana.
Selanjutnya, pada Selasa, 9 Mei 2017, Bamus juga bertemu dengan Pemko Kabupaten Badung, yang juga ikut dihadiri Wakil Bupati Badung serta rombongan OPD dari Pemerintah Kota Salatiga, Jawa Tengah.
Wahyu mengatakan, di samping mengetahui bagaimana penjadwalan Bamus di DPRD Kabupaten Badung, rombongan ini sekaligus dapat mengambil suatu perbandingan, dimana di Kabupaten Badung Bali yang didominasi oleh sektor wisata, APBD-nya bisa ditingkatkan mencapai Rp6,5 triliun.
Di Kabupaten Badung, katanya, setiap warga yang meninggal dunia diberikan uang santunan kematian sebesar Rp10 juta dan itu berlaku untuk semua warga. Semuanya tergolong sama, dengan catatan mempunyai KTP Bali. Perhatian semacam Itu menjadi kebijakan dan menjadi regulasi langsung dari pemerintah setempat.
“Sementara, kita di Padang memang ada santunan kematian dari Pemko. Namun dipermasalahkan adalah berdampak sosialnya. Apa-apa yang kita rasa sangat perlu nantinya dan diharapkan bisa diterapkan di pemerintahan kota Padang, yang nantinya akan kita bicarakan dengan eksekutif dan legislatif,” pungkasnya.
Dikesempatan yang sama, anggota Bamus DPRD Padang Mizwar menambahkan. Bamus DPRD Padang akan mengambil perbandingan dengan DPRD lain mengenai penjadwalan, penetapan agenda sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif serta lainnya.
“Dalam kunjungan ke DPRD Kabupaten Badung ini, kita mendapatkan masukan untuk pendapatan – pendapatan di Kabupaten Badung. Baik itu dibidang retribusi, pajak restoran, pajak hotel, galian C dan lain sebagainya. Hal itu tidak perlu menunggu waktu hingga tiap bulannya. Dalam waktu satu jam atau dalam sehari saja mereka sudah tahu berapa PAD yang masuk, karena di sana sistem dan programnya sudah diatur sangat bagus sekali. Ini kan luar biasa,” kata Mizwar.
Selain itu, Mizwar juga menuturkan, di Kabupaten Badung sudah bisa memberikan hibah kepada pemerintah kabupaten/kota tetangga yang berdekatan dengan membuat agreement (persetujuan) antara daerah- daerah. Hal itu dapat dilaksanakan dengan adanya kontrol pengawasan, komitmen yang jelas serta regulasi jelas. Ada kebijakan dan aturan yang jelas tentang hal itu.
Dari paparan yang disampaikan Wakil Bupati Badung yang hadir saat itu, kata Mizwar, bahwa di Kabupaten Badung sendiri sangat mengutamakan pelayanan masyarakat.
“Kita perlu mengambil contoh untuk Kota Padang. Di samping masukan bagi Bamus mengenai penjadwalan yang sinkron antara eksekutif dan legislatif, kita juga mendapat masukan bagaimana OPD yang ada bisa menciptakan peluang-peluang PAD,” ungkap politisi Golkar tersebut.
Anggota Bamus dari Fraksi Pembangunan Bangsa, Aprianto mengakui bahwa kunjungan kerja Bamus kali ini sangat bermanfaat. Pasalnya, dari kunjungan Bamus ini dapat diketahui perbandingan penyusunan jadwal oleh Bamus dan oleh kedua DPRD dari daerah masing-masing.
“Wah, sangat bermanfaat sekali saya rasa. Karena kita dapat melakukan perbandingan metode Bamus ke dua DPRD dalam penyusunan jadwal. Selain itu, disini kita juga dapat masukan bagaimana menyusun jadwal Bamus yang sinkron antara eksekutif dan legislatif,” ungkapnya menuturkan.
Discussion about this post